Revisi Permen ESDM 26 Tahun 2021 Dikaji, Berikut Sejumlah Poin Usulan Perubahannya

Government
Revisi Permen ESDM 26 Tahun 2021 Dikaji, Berikut Sejumlah Poin Usulan Perubahannya

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 26 tahun 2021 tentang Sistem PLTS Atap yang Terhubung Dengan Jaringan Pemegang IUPTLU.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, revisi Permen ESDM telah disusun bersama sejumlah pihak, mulai dari pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik untuk Umum (IUPTLU), pemerintah daerah, asosiasi, Badan Usaha Pembangunan dan Pemasangan (EPC) PLTS, dan Lembaga Inspeksi Teknis (LIT) PLTS.

“Diharapkan Revisi Permen ESDM dapat segera diterbitkan,” ungkap Dadan kepada Kontan.co.id, Kamis (12/1).

Baca Juga: Sempat Turun, Permintaan PLTS Atap Mulai Menanjak Lagi

Menurut rencana, beleid baru bakal memuat sejumlah usulan perubahan substansi, antara lain peniadaan  batasan kapasitas per pelanggan selama kuota pengembangan PLTS tersedia, penghapusan sistem ekspor listrik sebagai pengurang tagihan, dan peniadaan biaya kapasitas bagi pelanggan golongan industri. Terkhusus pelanggan eksisting, mereka baru akan diwajibkan mengikuti Permen baru setelah berakhirnya kontrak (tercapainya payback period paling lama 10 tahun).

Rencana revisi Permen No. 26 tahun 2021 memicu kontroversi. Kritikan misalnya datang dari Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).

Ketua Umum AESI, Fabby Tumiwa mengatakan, penghapusan sistem ekspor-impor listrik bisa mengubah hitung-hitungan keekonomian pemasangan PLTS atap dan mengendurkan minat adopsi PLTS atap pada segmen rumah tangga atau residensial.

Menurut Fabby, investasi pemasangan baterai atau energy storage system masih terbilang tinggi bagi segmen residensial. Biayanya bisa berkisar US$ 650 – US$ 700 per kWh untuk skala rumah tangga.

Sementara itu, pemanfaatan kelebihan listrik PLTS atap oleh konsumen menjadi tidak optimal tanpa energy storage system, sebab sistem ekspor listrik sebagai pengurang tagihan direncanakan bakal dihapus dalam beleid baru.

“Untuk pelanggan rumah tangga misalnya, kebutuhan listrik besar di malam hari. Dengan kapasitas minimum rata-rata 2-3 kWp, maka ada 40%-60% listrik yang tidak terpakai langsung. Ini yang harusnya bisa diekspor dan dipakai kembali pada waktu lain, ketika permintaan listrik naik,” terang Fabby saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (12/1).

Baca Juga: Suryanesia Mantap di Bisnis PLTS Atap

Lebih lanjut, Fabby juga menyoroti wacana kebijakan pengembangan kapasitas PLTS atap dengan sistem kuota.

Menurutnya, sistem tersebut membuka peluang terjadinya praktik suap dan korupsi, sehingga implementasi tersebut harus dilakukan secara terbuka, transparan, diawasi, dan disetujui oleh Kementerian ESDM sebagai regulator.

“AESI meminta agar pembahasan draft akhir melibatkan kami sebelum disampaikan ke Kemenkumham dan (dimintakan) persetujuan dari Presiden,” kata Fabby.

Kritikan serupa juga datang dari Komunitas Startup Teknologi Energi Bersih (KSTEB). Amarangga Lubis, anggota KSTEB dan founder dari SolarKita mengatakan,  peniadaan skema ekspor impor akan mengurangi minat calon pelanggan PLTS atap dan bisa mematikan bisnis perusahaan rintisan (startup) PLTS atap.

Selain itu, ia juga mempertanyakan transparansi data kuota pengembangan PLTS atap  per sistem. Ia khawatir,  sistem tersebut bisa membuka peluang terjadinya penyelewengan apabila data kuota sistem tidak terbuka ke publik.

“Kapasitasnya sekarang dibatasi per kuota, itu juga berbahaya, karena yang menentukan kuota adalah pemegang IUPTLU. Bisa saja mereka menyatakan kuota full dan baru diperbaharui setiap 5 tahun, jadi selama 5 tahun itu tidak akan ada penambahan PLTS atap,” terang Amarangga dalam keterangan resmi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menduga, rencana revisi Permen No. 26 Tahun 2021 bertujuan untuk mendorong pemanfaatan PLTS atap di industri tanpa membebani PLN untuk menyerap daya yang terlalu berlebih dari ekspor surplus listrik PLTS atap.

“Memang ada disinsentif untuk pelanggan rumah tangga yang memasang PLTS atap, tapi sampai hari ini pun PLTS atap dari pelanggan rumah tangga tidak terlalu banyak. Jadi kami menganggapnya positif saja, bahwa ada keseimbangan untuk tetap mendorong pemanfaatan PLTS atap di industri-industri, tetapi juga tidak membebani PLN dengan menyerap daya terlalu berlebih dari ekspor surplus listrik yang dihasilkan oleh PLTS atap,” ujar Eddy saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (12/1).

Reporter: Muhammad Julian | Editor: Herlina Kartika Dewi

Bagikan halaman ini

Berita Terkait

CNBC
Government
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 279.k/TL.03/DJL.2/2024 tentang Kuota Pengembangan Sistem PLTS Atap PLN Tahun 2024-2028. Hal ini terungkap atas surat Dirjen Ketenagalistirkan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu kepada Dirut PLN Darmawan Prasodjo pada 27 Mei 2024 yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (4/6/2024). Berikut ketentuan aturannya: Dalam diktum kesatu aturan anyar ini memutuskan untuk, menetapkan kuota pengembangan sistem PLTS Atap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 yang selanjutnya disebut Kuota PLTS Atap PLN 2024 s/d 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak...
Eduwara
Education
Eduwara.com, BLORA – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Pemerintah Konfederasi Swiss melalui proyek Renewable Energy Skills Development (RESD) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Advance Maintenance, Commissioning, Fault Finding, Trouble Shooting of Solar PV and SCADA. Diklat yang diselenggarakan di PEM Akamigas pada 29 Januari-9 Februari 2024 ini merupakan lanjutan dari diklat yang sama yang diselenggarakan di Bali pada 8-9 Januari 2024. Materi ToT meliputi ToT: Basic Maintenance, Commissioning, Fault Finding, Trouble Shooting of Solar PV and SCADA. Kemudian, ToT: Advance Maintenance, Commissioning, Fault...
CNBC
Government
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andriah Feby Misna mengatakan bahwa aturan tersebut sudah disetujui oleh Jokowi sejak awal Januari 2024. “Sudah di-approve Presiden (Jokowi), sudah ditandatangani Pak Menteri (ESDM Arifin Tasrif) sekarang tinggal proses perundangan saja,” ujar Feby saat ditemui di Kantor...

Halo! Melalui REI, kamu bisa belajar, akselerasi karir, dan temukan talenta terbaik di energi terbarukan⚡

Yuk, pilih yang ingin kamu dalami 👇