Menteri ESDM Luncurkan Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Listrik

Government

Sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission dan menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi meluncurkan Perdagangan Karbon Subsektor Tenaga Listrik. Menteri ESDM Arifin Tasrif berharap perdagangan karbon tersebut dapat didukung oleh para pelaku usaha di subsektor pembangkitan tenaga listrik.

Hal tersebut disampaikan Arifin saat membuka “Launching Perdagangan Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik” di Jakarta, Rabu, (22/02/2023). Menurutnya, untuk mencapai target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di sektor energi sesuai dengan dokumen enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) diperlukan dukungan dan partisipasi dari pembangkit yang memanfaatkan energi baru terbarukan dan pelaku usaha lainnya yang melakukan aksi mitigasi di lingkup sektor energi.

Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik yang telah disusun, pelaksanaan perdagangan karbon berpotensi dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar lebih dari 36 juta ton CO2e di tahun 2030. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

“Nilai Ekonomi Karbon ini merupakan mekanisme pasar yang memberikan beban atas emisi yang dihasilkan kepada penghasil emisi, sehingga dapat dikatakan Nilai Ekonomi Karbon dapat memberikan insentif bagi kegiatan yang dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca,” ujar Arifin.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Peraturan Menteri ini salah satunya mengatur mengenai perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan perdagangan karbon tersebut.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan, pada tahun 2023 ini akan dilaksanakan perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik dalam tahap mandatory. Perdagangan karbon ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada unit pembangkit PLTU batubara yang terhubung ke jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW.

“Untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon tersebut, Kementerian ESDM telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE),” ujar Jisman.

Lebih lanjut Jisman menyampaikan bahwa pada tahun 2023 Kementerian ESDM telah menetapkan nilai Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) kepada 99 unit PLTU Batubara (42 perusahaan) yang akan menjadi peserta perdagangan karbon dengan total kapasitas terpasang 33.569 MW.

United Nations Development Program (UNDP) Resident Representative Norimasa Shimomura menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik.

“Melalui kesempatan ini, Indonesia mengambil langkah pertama untuk menggunakan perdagangan karbon sebagai instrumen di sektor energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik tenaga batu bara serta menawarkan insentif karbon untuk investasi energi terbarukan dan efisiensi energi. Sebuah kehormatan bagi UNDP untuk berpartisipasi dalam Transisi Energi Indonesia dengan pendanaan dari pemerintah Jepang,” ungkap Norimasa.

Kedepannya, secara bertahap perdagangan karbon di subsektor pembangkit tenaga listrik pada fase kedua dan ketiga akan diterapkan pada pembangkit listrik fosil selain PLTU batubara dan tidak hanya yang terhubung ke jaringan PT PLN (Persero).

“Melalui perdagangan karbon ini diharapkan dapat mengubah perilaku kita untuk lebih mengarah ke aktivitas ekonomi hijau yang lebih rendah karbon dan mempercepat pengembangan EBT,” tutup Arifin. (UH)

Bagikan halaman ini

Berita Terkait

CNBC
Government
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 279.k/TL.03/DJL.2/2024 tentang Kuota Pengembangan Sistem PLTS Atap PLN Tahun 2024-2028. Hal ini terungkap atas surat Dirjen Ketenagalistirkan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu kepada Dirut PLN Darmawan Prasodjo pada 27 Mei 2024 yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (4/6/2024). Berikut ketentuan aturannya: Dalam diktum kesatu aturan anyar ini memutuskan untuk, menetapkan kuota pengembangan sistem PLTS Atap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028 yang selanjutnya disebut Kuota PLTS Atap PLN 2024 s/d 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak...
Eduwara
Education
Eduwara.com, BLORA – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Vokasi) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Pemerintah Konfederasi Swiss melalui proyek Renewable Energy Skills Development (RESD) menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Advance Maintenance, Commissioning, Fault Finding, Trouble Shooting of Solar PV and SCADA. Diklat yang diselenggarakan di PEM Akamigas pada 29 Januari-9 Februari 2024 ini merupakan lanjutan dari diklat yang sama yang diselenggarakan di Bali pada 8-9 Januari 2024. Materi ToT meliputi ToT: Basic Maintenance, Commissioning, Fault Finding, Trouble Shooting of Solar PV and SCADA. Kemudian, ToT: Advance Maintenance, Commissioning, Fault...
CNBC
Government
Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah menyetujui revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Andriah Feby Misna mengatakan bahwa aturan tersebut sudah disetujui oleh Jokowi sejak awal Januari 2024. “Sudah di-approve Presiden (Jokowi), sudah ditandatangani Pak Menteri (ESDM Arifin Tasrif) sekarang tinggal proses perundangan saja,” ujar Feby saat ditemui di Kantor...

Halo! Melalui REI, kamu bisa belajar, akselerasi karir, dan temukan talenta terbaik di energi terbarukan⚡

Yuk, pilih yang ingin kamu dalami 👇