Jakarta – Indonesia mengadakan pertemuan dengan negara-negara Anggota International Maritime Organization (IMO) atau organisasi maritim internasional. Dalam pertemuan itu, Indonesia mengajak negara-negara anggota IMO memperkuat kerja sama dalam penerapan efisiensi energi dan energi terbarukan untuk mempercepat penurunan emisi GRK dari kapal.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha mengatakan, dengan strategi GHG (Greenhouse gas/gas rumah kaca) awal IMO yang baru direvisi, Arif menyebut pemerintah telah menyiapkan strategi yang mendorong dekarbonisasi pelayaran di tingkat nasional.

Indonesia juga telah mengamanatkan penerapan langkah-langkah efisiensi energi, program peremajaan kapal, wajib melaporkan konsumsi bahan bakar untuk semua kapal berbendera Indonesia, pemasangan alat bantu navigasi tenaga surya, dan elektrifikasi pelabuhan.

Hingga akhir tahun 2022, fasilitas On-Shore Power Supply (OPS) kini telah tersedia di 21 pelabuhan, dan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlahnya secara signifikan tahun ini. Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan dengan menerapkan program biodiesel wajib, yaitu B-35 untuk industri perkapalan dalam negeri.

Dalam tiga tahun terakhir penggunaan bahan bakar biodiesel telah mencapai 22,7% dari total konsumsi bahan bakar laut di Indonesia. Pemerintah berupaya memberikan kontribusi terhadap pengurangan gas rumah kaca.

“Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara maritim, akan terus memberikan kontribusi pada upaya internasional dan melaksanakan komitmen kami terhadap pengurangan Gas Rumah Kaca,” tegas Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (21/7/2023).

Arif menekankan komitmen Indonesia untuk terus mendukung fokus dan kepeduliannya terhadap keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan kompetensi para pelautnya. Apalagi Indonesia merupakan pemasok pelaut terbesar keempat di dunia.

Dalam kesempatan itu Arif juga meminta dukungan para negara anggota IMO terhadap pencalonan kembali Indonesia sebagai Anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2024-2025.

“Dengan kerendahan hati kami mohon dukungan Anda yang tak ternilai agar Indonesia dapat terus melayani Anda sebagai Anggota Dewan IMO untuk dua tahun mendatang. Kami berkomitmen akan terus memperkuat peran IMO dan mengembangkan sektor maritim global yang berkelanjutan,” bebernya.

Indonesia telah menjadi anggota aktif IMO sejak tahun 1961, dan telah menjadi anggota Dewan IMO yang berdedikasi sejak tahun 1973. Oleh karena itulah, tahun ini Indonesia kembali mencalonkan diri untuk melanjutkan kontribusinya terhadap transportasi laut dunia dengan menjadi Anggota Dewan di bawah Kategori “C” periode 2024-2025 pada pemilihan anggota Dewan IMO di bulan Desember 2023 mendatang. Arif juga mengajak negara-negara Anggota untuk menjalin kerja sama dalam memajukan industri maritim dunia.

Arif juga menyampaikan bahwa Indonesia akan melanjutkan kemitraan dan memperluas Kerjasama dengan IMO dan negara-negara anggotanya untuk mencapai target bersama dan mewujudkan pemenuhan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, khususnya Sustainable Development Goals (SDG) 14 dan SDG terkait lainnya.

“Indonesia menyambut baik negara-negara anggota IMO yang ingin berpartisipasi dan berbagi praktik terbaik dalam mengembangkan pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri maritim,” jelas dia.

Arif menyampaikan, bahwa saat ini Indonesia tengah berupaya meningkatkan jumlah pelabuhan yang cerdas dan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan operasi kapal dan pelabuhan serta industri maritim nasional secara keseluruhan.

“Selain itu, Indonesia telah mengimplementasikan Maritime Single Window, yang dikenal sebagai Integrated Carrier Single Submission dan mengembangkan INAPORTNET sebagai administrasi sistem manajemen kapal yang sepenuhnya digital untuk kedatangan dan keberangkatan kapal, guna memfasilitasi transportasi laut domestik dan internasional dengan cara menyederhanakan dan menyelaraskan proses terkait secara sistematis, sesuai dengan amandemen Konvensi FAL,” terangnya.